Sejak masa Kerajaan Mataram Islam awal yang beribukota di Kotagede dan di Plered, keberadaan abdi dalem prajurit atau prajurit Kraton sudah nyata dan menjadi bagian penting dari strategi – taktik pertahanan militer negara kerajaan itu. Mataram Islam, sebagai kerajaan yang kuat membutuhkan kesatuan (bregada) abdi dalem prajurit yang kuat pula. Hal itu dapat diketahui dari fakta sejarah bahwa pada periode awal Kerajaan Mataram yaitu pada masa Panembahan Senopati (1585-1601 M) dan Hanyakrawati (1601 -1613 M) sampai dengan masa pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645 M) Kerajaan Mataram dikenal sebagai kerajaan mempunyai prajurit yang kuat dan tangguh. Tidak mengherankan jika pada masa itu Kerajaan Mataram mampu melakukan penjelajahan dan penaklukan ke berbagai daerah di pulau Jawa dan sekitarnya. Bahkan pada masa Sultan Agung prajurit Mataram pernah dua kali diperintahkan melakukan penyerbuan ke benteng VOC atau kumpeni diBatavia(Jakarta). Yaitu pada tahun 1628 M dan 1629 M. Pada masa dinasti-dinasti penerus Kerajaan Mataram sampai pada periode abad ke-18 misalnya para prajurit sebagai kekuatan militer tetap berada pada posisi strategis dan menjadi salah satu tolok ukur dari kekuatan, keutuhan dan kemampuan pertahanan sebuah dinasti.
Pada masa kekuasaan Mataram, sebelum pengaruh kekuasaan Belanda merembes di lingkungan Istana, susunan jabatan kemiliteran Mataram masih menggunakan sistem tradisional. Gelar kepangkatan dalam keprajuritan disusun menurut hierarki dari atas ke bawah, seperti terdapat pangkat Senapati, Panji, Lurah dan Bekel Prajurit. Tetapi setelah pengaruh Belanda mulai memasuki kawasan istana, gelar-gelar kepangkatan dalam sistem kemiliteran Belanda juga dipergunakan seperti Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor ,Kapten, Letnan dan seterusnya. Keadaan demikian nampak jelas terutama pada susunan Legiun Mangkunegara dan Pakualam, juga pada beberapa kepangkatan keprajuritan di idtana Surakarta dan Yogyakarta nantinya. (Ricklef, 2008)
Latar belakang dan lahirnya prajurit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Kraton Yogyakarta) terkait erat dengan adanya konflik yang memunculkan peristiwa “perang Mangkubumen” antara tahun 1746 – 1755 M yang berakhir dengan adanya Perjanjian Giyanti (palihan nagari). Lewat Perjanjian Giyanti antara Sri Sunan Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi (putra Amangkurat IV) pada 13 Pebruari 1755 M (29 Rabiulakir 1680 J), Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Konsekuensi logis adanya Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping I ing Ngayogyakarta Hadiningrat. (Dwiyanto Djoko:2009)
- Hamengku Buwana I
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono I (1755 – 1792 M), keberadaan prajurit menjadi kesatuan militer yang sangat penting. Tidak kurang dari 15 kesatuan abdi dalem prajurit pernah ada pada awal lahir dan perkembangan kraton. Pada saat berperang melawan VIV Pangeran Mangkubumi telah mempunyai bregada prajurit yang handal (Prajurit Mantrijero), yang berhasil membunuh Mayor Clereq di pertempuran Jenar pada tanggal 12 Desember 1751 atau 22 Sura tahun Jimawal 1677 J. Hal tersebut terdapat dalam Serat Kuntharatama (G.P.H. Buminata, 1958).
Untuk mendukung kegiatan militer tersebut, sarana dan prasarana prajurit serta persenjataan yang dimiliki menjadi kelengkapan penting dan sangat diperhitungkan oleh pihak-pihak luar. Persenjataan prajurit terdiri atas beberapa jenis senjata api (meriam, senapan, dan pistol) dan senjata tradisional antara lain tombak, keris, panah, pedang, dan alat pelindung badan berupa tameng. Di samping itu, juga terdapat kelengkapan pendukung yaitu terompet, bendhe dan simbal (kecer), sebagai alat musik (unen-unen) yang dibunyikan sebagai pertanda dimulainya suatu kegiatan prajurit.
Kelengkapan dan besarnya kesatuan prajurit pada masa Hamengku Buwono I menjadi tolok ukur dari kekuatan militer kerajaan. Terbukti pada tahun 1781 M Kumpeni Belanda melalui Gubernur J. Siberg pernah meminta bantuan prajurit Kraton Yogyakarta berjumlah 1132 orang untuk dikirim ke Batavia. Rincian jumlah tersebut adalah 1000 orang prajurit biasa, 100 orang dari Putra Mahkota, dan sisanya perwira. Yang tertera dalam Babad Mangkubumi (Pupuh LXXII, Pangkur). Prajurit-prajurit Kraton Yogyakarta tersebut sedianya dipersiapkan untuk menghadapi serbuan tentara Inggris yang telah menyatakan perang dengan Belanda dan telah mengadakan berbagai serangan di kawasan Eropa serta Asia Tenggara. Masa tugas kesatuan prajurit kraton diBataviasampai dengan bulan Oktober 1783 M. Setelah prajurit kraton selesai bertugas, Hamengku Buwono I kemudian mendapatkan hadiah 12 meriam dari Residen Yogyakarta (Ricklefs, 2002).
- ii. Hamengku Buwana II
Diawalai dengan Paku Buwono IV yang berhasil memprovokasi Sultan Hamengku Buwono II sehingga berkonfrontasi dengan Daendels dan Raffles. Di samping itu faktor Secadiningrat seorang Kapiten Cina di Yogyakarta yang menjadi penasehat putera mahkota (Calon Hamengku Buwono III) juga turut andil dalam merunyamkan pemerintahan Hamengku Buwono II. Secadiningrat membocorkan rencana rencana Sultan kepada pihak asing terutama Inggris bahwa Kasultanan mempersenjatai diri untuk kekuatan perang. Yogyakarta di datangi Daendels dengan beribu pasukan yang berasal dari India.Selama kurang lebih setengah abad pasukan Ngayogyakarta terkenal cukup kuat, ini terbukti ketika Hamengkubuwono II mengadakan perlawanan bersenjata menghadapi serbuan dari pasukan Inggris dibawah pimpinan Jenderal Gillespie pada bulan Juni 1812. Di dalam Babad menceritakan bahwa perlawanan dari pihak Hamengkubuwono II hebat sekali. (Djoko Marihandono). Namun Kraton mengalami kekalahan yang mengakibatkan pembuangan Sri Sultan Hamengku Buwono II ke Pulau Penang.
- iii. Hamengku Buwana III
Semenjak masa Pemerintahan Hamengkubuwono III kompeni Inggris membubarkan angkatan perang Kasultanan Yogykarta. Dalam perjanjian 2 Oktober 1813 yang ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono III dan Raffles, dituliskan bahwa Kesultanan Yogyakarta tidak dibenarkan memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Dibawah pengawasan Pemerintahan Kompeni Inggris, keraton hanya boleh memiliki kesatuan-kesatuan bersenjata yang lemah dengan pembatasan jumlah personil. Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan gerakan militer. Maka sejak itu fungsi kesatuan-kesatuan bersenjata sebatas sebagai pengawal sultan dan penjaga keraton.
Kesatuan prajurit diperlemah kualitasnya sampai tidak memungkinkan lagi untuk melakukan gerakan militer. Prajurit kraton tidak lebih hanya sebatas berfungsi sebagai pengawal Sultan dan penjaga kraton. Pasukan Inggris mengawasi prajurit Kraton dengan ketat.
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono IV (1814 – 1820 M), dilakukan penataan permukiman di dalam benteng. Agar posisi strategis hilang atau lemah maka pemukiman prajurit Kraton dipindah dari dalam benteng baluwarti keluar benteng atau berada sekeliling benteng. Dalam Serat Rerenggan Keraton (Aryono, 1981), Sinom, Pupuh XXIV disebutkan, sebagai berikut:
“Ya ta ingkang winurcita, karsa dalem Sri Bupati, kang jumeneng ping sekawan, byantu lan pamrentah nagri, ing mangke ngewahi, pemahan jron beteng agung, prajurit wismanira, gelondhong dadya satunggil, mantrijero, ketanggung, nyutra disuda”
“Pra prajurit wismanira, tancep lama kanan kering, sakilen sawetan pura, samangke dadya sawiji, reh niyaka jro jawi, byantu ngusung griyanipun, weneh ngulon mangetan, ler ngidul pundi den broki, pan gumerah swaranya wong ngusung griya.”
Terjemahannya: Sebagaimana dikisahkan, atas kehendak Sri Bupati yang keempat (Sultan HB IV), dibantu penguasa negeri, terjadi perubahan penting menyangkut prajurit yang bermukim di dalam benteng rumahnya dipindah jadi satu di luar benteng, jumlah prajurit Mantrijero, Ketanggung, Nyutra dikurangi. Terjadi gerakan pemindahan rumah para prajurit dari dalam benteng menuju ke segala arah di luar benteng. Ramai sekali suara orang memindahkan rumah-rumah prajurit ini.
Beberapa kesatuan prajurit bersama perumahan mereka dipindahkan ke bagian sisi sebelah barat, selatan, dan timur benteng kraton. Kesatuan prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah barat benteng kraton dari arah paling utara ke selatan adalah Prajurit Wirabraja, Ketanggung, Patang Puluh, Bugis, dan Suranggama. Kesatuan Prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah selatan benteng kraton dari arah barat ke timur adalah Prajurit Dhaeng, Jagakarya, Mantrijero, Prawiratama dan kesatuan Prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah timur benteng dari arah utara ke selatan adalah Prajurit Surakarsa dan Nyutra.
Khusus kesatuan prajurit Langenastra dan Langenarja tetap berada di dalam benteng kraton, yaitu di sebelah timur Alun-alun selatan. Prajurit Jager sejak awal sudah berada di luar benteng kraton, yaitu kira-kira 500 m di sebelah utara Gedhong Panggung Krapyak. Lokasi penempatan prajurit tersebut sekarang masih dapat dilacak sesuai dengan nama-nama toponim kampungnya.
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono V, paska Perang Jawa atau perlawanan Pangeran Dipanegara (1825 – 1830 M), Kraton mengalami tekanan politik dan aneksasi wilayah oleh Pemerintah Belanda sebagai ganti rugi biaya perang tersebut. Kedudukan prajurit kraton pada akhirnya semakin lemah posisinya. Dengan demikian, kondisi prajurit yang sudah lemah tersebut semakin tidak mempunyai arti strategis secara kemiliteran di dalam sebuah pertahanan negara. Prajurit Kraton mengalami perubahan fungsi dan pemaknaannya. Banyak kesatuan prajurit Kraton kemudian tidak ada lagi karena dilikuidasi, antara lain Mandrapratama, Yudapratama, Setabel, dan Langenkusuma. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V terjadi pengurangan pasukan secara besar-besaran berdasar kesepakatan demiliterisasi antara Sultan dengan Belanda. Jumlah bregada (kesatuan prajurit kraton) berkurang separuh atau tinggal 13 bregada prajurit, dan pada setiap kesatuan prajurit tersebut terjadi pelucutan kekuatan personil bersenjata sampai dengan 75 persen.
Prajurit Kraton pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VI sampai dengan Sultan Hamengku Buwono VIII telah mengalami pergeseran fungsi yang sangat penting yakni dari prajurit pertahanan keamanan menjadi prajurit seremonial. Berbagai perubahan fungsi, konfigurasi, dan pemaknaan tentang prajurit kraton terus berlanjut sampai dengan masa Hamengku Buwono VIII dan awal pemerintahan Hamengku Buwono IX. Sejak tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang semua kesatuan prajurit Kraton dibubarkan. Prajurit kraton dihidupkan kembali pada tahun 1970-an dan terus hidup sampai sekarang (Raharja Budi:2000).
Posisi dan fungsi prajurit ini bukan lagi sebagai kesatuan bersenjata untuk mempertahankan atau mengawal kraton; akan tetapi sebatas untuk kepentingan seremonial kraton dan atraksi budaya bagi kepentingan pariwisata budaya. Prajurit Kraton dilibatkan
Sejak masa Kerajaan Mataram Islam awal yang beribukota di Kotagede dan di Plered, keberadaan abdi dalem prajurit atau prajurit Kraton sudah nyata dan menjadi bagian penting dari strategi – taktik pertahanan militer negara kerajaan itu. Mataram Islam, sebagai kerajaan yang kuat membutuhkan kesatuan (bregada) abdi dalem prajurit yang kuat pula. Hal itu dapat diketahui dari fakta sejarah bahwa pada periode awal Kerajaan Mataram yaitu pada masa Panembahan Senopati (1585-1601 M) dan Hanyakrawati (1601 -1613 M) sampai dengan masa pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645 M) Kerajaan Mataram dikenal sebagai kerajaan mempunyai prajurit yang kuat dan tangguh. Tidak mengherankan jika pada masa itu Kerajaan Mataram mampu melakukan penjelajahan dan penaklukan ke berbagai daerah di pulau Jawa dan sekitarnya. Bahkan pada masa Sultan Agung prajurit Mataram pernah dua kali diperintahkan melakukan penyerbuan ke benteng VOC atau kumpeni diBatavia(Jakarta). Yaitu pada tahun 1628 M dan 1629 M. Pada masa dinasti-dinasti penerus Kerajaan Mataram sampai pada periode abad ke-18 misalnya para prajurit sebagai kekuatan militer tetap berada pada posisi strategis dan menjadi salah satu tolok ukur dari kekuatan, keutuhan dan kemampuan pertahanan sebuah dinasti.
Pada masa kekuasaan Mataram, sebelum pengaruh kekuasaan Belanda merembes di lingkungan Istana, susunan jabatan kemiliteran Mataram masih menggunakan sistem tradisional. Gelar kepangkatan dalam keprajuritan disusun menurut hierarki dari atas ke bawah, seperti terdapat pangkat Senapati, Panji, Lurah dan Bekel Prajurit. Tetapi setelah pengaruh Belanda mulai memasuki kawasan istana, gelar-gelar kepangkatan dalam sistem kemiliteran Belanda juga dipergunakan seperti Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor ,Kapten, Letnan dan seterusnya. Keadaan demikian nampak jelas terutama pada susunan Legiun Mangkunegara dan Pakualam, juga pada beberapa kepangkatan keprajuritan di idtana Surakarta dan Yogyakarta nantinya. (Ricklef, 2008)
Latar belakang dan lahirnya prajurit Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (Kraton Yogyakarta) terkait erat dengan adanya konflik yang memunculkan peristiwa “perang Mangkubumen” antara tahun 1746 – 1755 M yang berakhir dengan adanya Perjanjian Giyanti (palihan nagari). Lewat Perjanjian Giyanti antara Sri Sunan Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi (putra Amangkurat IV) pada 13 Pebruari 1755 M (29 Rabiulakir 1680 J), Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Konsekuensi logis adanya Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ingalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah ingkang Jumeneng Kaping I ing Ngayogyakarta Hadiningrat. (Dwiyanto Djoko:2009)
- Hamengku Buwana I
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono I (1755 – 1792 M), keberadaan prajurit menjadi kesatuan militer yang sangat penting. Tidak kurang dari 15 kesatuan abdi dalem prajurit pernah ada pada awal lahir dan perkembangan kraton. Pada saat berperang melawan VIV Pangeran Mangkubumi telah mempunyai bregada prajurit yang handal (Prajurit Mantrijero), yang berhasil membunuh Mayor Clereq di pertempuran Jenar pada tanggal 12 Desember 1751 atau 22 Sura tahun Jimawal 1677 J. Hal tersebut terdapat dalam Serat Kuntharatama (G.P.H. Buminata, 1958).
Untuk mendukung kegiatan militer tersebut, sarana dan prasarana prajurit serta persenjataan yang dimiliki menjadi kelengkapan penting dan sangat diperhitungkan oleh pihak-pihak luar. Persenjataan prajurit terdiri atas beberapa jenis senjata api (meriam, senapan, dan pistol) dan senjata tradisional antara lain tombak, keris, panah, pedang, dan alat pelindung badan berupa tameng. Di samping itu, juga terdapat kelengkapan pendukung yaitu terompet, bendhe dan simbal (kecer), sebagai alat musik (unen-unen) yang dibunyikan sebagai pertanda dimulainya suatu kegiatan prajurit.
Kelengkapan dan besarnya kesatuan prajurit pada masa Hamengku Buwono I menjadi tolok ukur dari kekuatan militer kerajaan. Terbukti pada tahun 1781 M Kumpeni Belanda melalui Gubernur J. Siberg pernah meminta bantuan prajurit Kraton Yogyakarta berjumlah 1132 orang untuk dikirim ke Batavia. Rincian jumlah tersebut adalah 1000 orang prajurit biasa, 100 orang dari Putra Mahkota, dan sisanya perwira. Yang tertera dalam Babad Mangkubumi (Pupuh LXXII, Pangkur). Prajurit-prajurit Kraton Yogyakarta tersebut sedianya dipersiapkan untuk menghadapi serbuan tentara Inggris yang telah menyatakan perang dengan Belanda dan telah mengadakan berbagai serangan di kawasan Eropa serta Asia Tenggara. Masa tugas kesatuan prajurit kraton diBataviasampai dengan bulan Oktober 1783 M. Setelah prajurit kraton selesai bertugas, Hamengku Buwono I kemudian mendapatkan hadiah 12 meriam dari Residen Yogyakarta (Ricklefs, 2002).
- Hamengku Buwana II
Diawalai dengan Paku Buwono IV yang berhasil memprovokasi Sultan Hamengku Buwono II sehingga berkonfrontasi dengan Daendels dan Raffles. Di samping itu faktor Secadiningrat seorang Kapiten Cina di Yogyakarta yang menjadi penasehat putera mahkota (Calon Hamengku Buwono III) juga turut andil dalam merunyamkan pemerintahan Hamengku Buwono II. Secadiningrat membocorkan rencana rencana Sultan kepada pihak asing terutama Inggris bahwa Kasultanan mempersenjatai diri untuk kekuatan perang. Yogyakarta di datangi Daendels dengan beribu pasukan yang berasal dari India.Selama kurang lebih setengah abad pasukan Ngayogyakarta terkenal cukup kuat, ini terbukti ketika Hamengkubuwono II mengadakan perlawanan bersenjata menghadapi serbuan dari pasukan Inggris dibawah pimpinan Jenderal Gillespie pada bulan Juni 1812. Di dalam Babad menceritakan bahwa perlawanan dari pihak Hamengkubuwono II hebat sekali. (Djoko Marihandono). Namun Kraton mengalami kekalahan yang mengakibatkan pembuangan Sri Sultan Hamengku Buwono II ke Pulau Penang.
- Hamengku Buwana III
Semenjak masa Pemerintahan Hamengkubuwono III kompeni Inggris membubarkan angkatan perang Kasultanan Yogykarta. Dalam perjanjian 2 Oktober 1813 yang ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono III dan Raffles, dituliskan bahwa Kesultanan Yogyakarta tidak dibenarkan memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Dibawah pengawasan Pemerintahan Kompeni Inggris, keraton hanya boleh memiliki kesatuan-kesatuan bersenjata yang lemah dengan pembatasan jumlah personil. Sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan gerakan militer. Maka sejak itu fungsi kesatuan-kesatuan bersenjata sebatas sebagai pengawal sultan dan penjaga keraton.
Kesatuan prajurit diperlemah kualitasnya sampai tidak memungkinkan lagi untuk melakukan gerakan militer. Prajurit kraton tidak lebih hanya sebatas berfungsi sebagai pengawal Sultan dan penjaga kraton. Pasukan Inggris mengawasi prajurit Kraton dengan ketat.
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono IV (1814 – 1820 M), dilakukan penataan permukiman di dalam benteng. Agar posisi strategis hilang atau lemah maka pemukiman prajurit Kraton dipindah dari dalam benteng baluwarti keluar benteng atau berada sekeliling benteng. Dalam Serat Rerenggan Keraton (Aryono, 1981), Sinom, Pupuh XXIV disebutkan, sebagai berikut:
“Ya ta ingkang winurcita, karsa dalem Sri Bupati, kang jumeneng ping sekawan, byantu lan pamrentah nagri, ing mangke ngewahi, pemahan jron beteng agung, prajurit wismanira, gelondhong dadya satunggil, mantrijero, ketanggung, nyutra disuda”
“Pra prajurit wismanira, tancep lama kanan kering, sakilen sawetan pura, samangke dadya sawiji, reh niyaka jro jawi, byantu ngusung griyanipun, weneh ngulon mangetan, ler ngidul pundi den broki, pan gumerah swaranya wong ngusung griya.”
Terjemahannya: Sebagaimana dikisahkan, atas kehendak Sri Bupati yang keempat (Sultan HB IV), dibantu penguasa negeri, terjadi perubahan penting menyangkut prajurit yang bermukim di dalam benteng rumahnya dipindah jadi satu di luar benteng, jumlah prajurit Mantrijero, Ketanggung, Nyutra dikurangi. Terjadi gerakan pemindahan rumah para prajurit dari dalam benteng menuju ke segala arah di luar benteng. Ramai sekali suara orang memindahkan rumah-rumah prajurit ini.
Beberapa kesatuan prajurit bersama perumahan mereka dipindahkan ke bagian sisi sebelah barat, selatan, dan timur benteng kraton. Kesatuan prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah barat benteng kraton dari arah paling utara ke selatan adalah Prajurit Wirabraja, Ketanggung, Patang Puluh, Bugis, dan Suranggama. Kesatuan Prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah selatan benteng kraton dari arah barat ke timur adalah Prajurit Dhaeng, Jagakarya, Mantrijero, Prawiratama dan kesatuan Prajurit yang ditempatkan di sisi sebelah timur benteng dari arah utara ke selatan adalah Prajurit Surakarsa dan Nyutra.
Khusus kesatuan prajurit Langenastra dan Langenarja tetap berada di dalam benteng kraton, yaitu di sebelah timur Alun-alun selatan. Prajurit Jager sejak awal sudah berada di luar benteng kraton, yaitu kira-kira 500 m di sebelah utara Gedhong Panggung Krapyak. Lokasi penempatan prajurit tersebut sekarang masih dapat dilacak sesuai dengan nama-nama toponim kampungnya.
Pada masa pemerintahan Hamengku Buwono V, paska Perang Jawa atau perlawanan Pangeran Dipanegara (1825 – 1830 M), Kraton mengalami tekanan politik dan aneksasi wilayah oleh Pemerintah Belanda sebagai ganti rugi biaya perang tersebut. Kedudukan prajurit kraton pada akhirnya semakin lemah posisinya. Dengan demikian, kondisi prajurit yang sudah lemah tersebut semakin tidak mempunyai arti strategis secara kemiliteran di dalam sebuah pertahanan negara. Prajurit Kraton mengalami perubahan fungsi dan pemaknaannya. Banyak kesatuan prajurit Kraton kemudian tidak ada lagi karena dilikuidasi, antara lain Mandrapratama, Yudapratama, Setabel, dan Langenkusuma. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V terjadi pengurangan pasukan secara besar-besaran berdasar kesepakatan demiliterisasi antara Sultan dengan Belanda. Jumlah bregada (kesatuan prajurit kraton) berkurang separuh atau tinggal 13 bregada prajurit, dan pada setiap kesatuan prajurit tersebut terjadi pelucutan kekuatan personil bersenjata sampai dengan 75 persen.
Prajurit Kraton pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VI sampai dengan Sultan Hamengku Buwono VIII telah mengalami pergeseran fungsi yang sangat penting yakni dari prajurit pertahanan keamanan menjadi prajurit seremonial. Berbagai perubahan fungsi, konfigurasi, dan pemaknaan tentang prajurit kraton terus berlanjut sampai dengan masa Hamengku Buwono VIII dan awal pemerintahan Hamengku Buwono IX. Sejak tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang semua kesatuan prajurit Kraton dibubarkan. Prajurit kraton dihidupkan kembali pada tahun 1970-an dan terus hidup sampai sekarang (Raharja Budi:2000).
Posisi dan fungsi prajurit ini bukan lagi sebagai kesatuan bersenjata untuk mempertahankan atau mengawal kraton; akan tetapi sebatas untuk kepentingan seremonial kraton dan atraksi budaya bagi kepentingan pariwisata budaya. Prajurit Kraton dilibatkan
puzphyawelove 